PERENCANAAN STRATEGIS

JENIS-JENIS PERENCANAAN

·         PERENCAAN STRATEGIS

Perencanaan yang menyangkut penentuan tujuan dan kebijakan umum yang berjangka panjang berdasarkan analisis internal dan eksternal . Disebut juga Corporate Plan Doing the Right Things (menurut Cunningham).

·         PERENCANAAN OPERASIONAL

Perencanaan yang menyangkut penentuan target dan sasaran yang meliputi rencana kerja dan anggaran. Disebut juga Rencana Kerja dan Anggaran . Doing Things Right (menurut Cunningham).

·         PERENCANAAN SPESIFIK

Perencanaan yang telah ditentukan secara jelas baik sasaran, jadual, prosedur kegiatan, dan alokasi anggaran.

·         PERENCAAN PENGARAHAN

Perencanaan yang hanya memberikan kebijakan umum dan tidak menentukan sasaran, program atau anggaran secara khusus.

PROSES PENYUSUN PERENCAAN

·         PROSES PERENCANAAN STRATEGIS

1.      Kenali Nilai, Misi, dan Tujuan Organisasi Investigasi.

2.      Kekuatan dan kelemahan organisasi Investigasi.

3.      Peluang dan ancaman lingkungan (sistem lain).

4.      Lakukan analisis Strategi, meliputi:

·         Kenali Core business Organisasi

·         Apa kebutuhan Stakeholder

·         Keunggulan kompetitif yang dimiliki

·         Apakah perlu mendapatkan sumber-sumber baru? Atau mengembangkan dari dalam?

5.      Pelaksanaan Strategis

6.      Evaluasi .

EFEKTIFITAS PERENCANAAN

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses

penyelenggaran pemerintah baik di tingkat pusat mupun daerah adalah bagaimana

membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban

misinya untuk mewujudkan raison de’etre pemerintahan yaitu menyejahterakan

masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus

melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi),

pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai

dengan perkembangan jaman.

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah;

pertama :

perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya,

dan perku sensitive terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui

apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya.

Kedua :

pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang

dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain

pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya

sebagai objek pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat (Community

development) sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya.

Keduanya harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat,

pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Pembangunan hanya akan melahirka produk-produk baru yang kurang berarti bagi

masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyaratnya. Demikian pula

sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan

berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang pada akhirnya akan

menimbulkan permasalahan baru.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga

membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan

dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena

akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat,

sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Selain dengan amanat yang diemban dalam UU No. 22 / 1999,

perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan

melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin

mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.